Spp spm adalah. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Spp spm adalah

Sesuai dengan Permendagri No. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran. 05/2012 SPM Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP). Di bawah ini kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan. Pengajuan SPM disampaikan kepada KPPN KhususJakarta VI. Multiple Choice. 50. 25. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 3. Surat Pengantar SPP-TU (Format B. SPP-GUP maksimal sebesar Rp75. SPM 516 digunakan untuk mengkoreksi SPM pada Detail COA level 13 s. Dana Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) harus dipertanggungjawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUN (KPPN Jakarta I). 13. (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, SPM yang. Setiap institusi publik. Pada Aplikasi SAS, jenis dokumen SPP/SPM yang digunakan adalah Kode 26 = untuk SPP/SPM GUP KKPA; Dengan diterbitkan PMK 231/PMK. Edit. 000. 2. 000. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyeles. Dokumen Perpajakan 3. SPM adalah: ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara. tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Salinan SPD. Modul Bendahara merupakan bagian Modul Pelaksanaan Anggaran yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di Bendahara yang meliputi. Yang dimaksud Pembayaran Langsung adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak. 55 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 Surat Permintaan. Temukan kuis lain seharga Other dan lainnya di Quizizz gratis!Yang telah dilakukan adalah menginstall aplikasi SAS 2016 pada semua laptop dan komputer (PC) yang digunakan untuk mengerjakan SPP dan SPM di semua bagian. 5. 1 pt. . Multiple Choice. SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM GUP) SPM Ganti Uang Persediaan KP (SPM GU KP) SPM Pengesahan. 05/2012 TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK. Berikut adalah standar Jurnal. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka keija yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Login eSPM : Login username Petugas Upload Satker dapat dilihat pada KIPS yaitu Nomor KIPS+Kode Satker. Masih dari user validator pembayaran (PPK), klik menu Pembayaran > ADK > ADK SPP OTP. 5 rb x 0. menguji SPP-LS beserta dokumen pendukungnya. Password standar (awal) adalah: p4ssw0rd!SPD, SPP, SPM III. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara. SPP-GUP maksimal sebesar Rp75. Pengajuan SPM GUP, PTUP, & NIHIL SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 18. Dan jika SPP dinyatakan tidak sah. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebutSyarat dan kelengkapan pengajuan SPM LS Honorarium Tetap/Vakasi/Tunjangan Profesi/Tunjangan Tambahan Penghasilan Non Sertifikasi/Uang Kehormatan, Dsb: SPM dan ADK SPM. Login menggunakan user operator SPP/SPM. Jatuh tempo pada Cetak SPM adalah 2 hari kerja 3. 1 (satu) jam sejak ADK SPM masuk ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut: a. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Selain tugas dan tanggung jawab di atas, PPSPM memiliki tugas untuk melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi di bawah ini. 19. Pengguna pelayanan adalah seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pada video ini, Bapak Bilmar Parhusip (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan terkait dengan proses penyelesaian SPP dan SPM dengan cara Pembayaran Langsung oleh Bendahara pada Modul Pembayaran dalam Aplikasi SAKTI. Hapus data Pejabat yang akan diaktifkan OTPnya (KPA/PPK/PPSPM) yang ada pada menu Pejabat tersebut. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN Jakarta II harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumiah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Dalam pengantaranya Narasumber menyampaikan bahwa perubahan dan penyempurnaan peraturan adalah sebuah keniscayaan. JENIS SPP SAKTI. web. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja. Nama Diri / Kepanjangan : 1 surat persetujuan pembayaran; 2 sumbangan pembinaan pendidikan; 3 surat perjanjian penerbitan. Jl. Pilih Akun yang akan dirubah. 05/2012 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK). Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perekaman SPMKP adalah: A. ADK SPM adalah arsip data SPM dalam bentuk softeopy yang dihasilkan oleh Aplikasi pada Satker. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 12. Buku Kontrak ( SPK ) 2 3. JENIS SPP SAKTI. Dasar hukum pembayaran SPM Jaminan akhir tahun mengikuti pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran ( pada akhir tahun 2020 adalah PER 20/PB/2020). Pengajuan SPM GUP KKP : Pertanggungjawaban UP Tunai dan UP KKP dilakukan secara terpisah. Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda. Silakan lakukan batal ADK SPM pada modul PPSPM. Konsep Dasar OTP SAKTI. SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar. Pembeda sp, sop, spm, spp. Satuan kerja. Sisa Hibah bisa langsung dikembalikan ke Pemberi Hibah, selanjutnya satker K/L harus membuat dokumen SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) melalui Aplikasi SAKTI menu Modul Pembayaran dengan kode jenis SPP : 514disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Koreksi SPM. Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa PA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D. 000,00. TUP Kartu Kredit Pemerintah (TUP-KKP) adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP untuk kebutuhan yang sangat mendesak, tidak dapat ditunda, dan/atau tidak dapat dilakukan dengan. 10. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau Bendahara. 50. Bimtek Penatausahaan SPP, SPM dan SP2D Sesuai dengan Permendagri No. 3. [SPM diproses menggunakan Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. Kode dan Uraian SPM Jl. SPM - tanggal jatuh tempo pada SPM adalah 5 hari kerja setelah melakukan proses Kirim ADK SPM. 2. , PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang telah. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 1. Koreksi Data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history. Username login eSPM adalah : JVPT1285X 528022. SPM GUP Nihil. Lembar 1, 2, 3 dan 4 serta SPM-LS dan SPP-LS dikirim ke Bagian Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan. Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat SPP-PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran pengembalian Penerimaan. Kuasa. Tabel 1 Penerapan SPM Di UPTD Dinas Sosial Tahun 2019 – 2020 NO NAMA SPM 2019 LOKASI SATUANKetentuan dalam SPM-GUP Nihil SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP dengan membebani DIPA Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. SPM-Berkas SPP-Aplikasi-Komputer-Printer-RKA-KL 40 menit SPM-LS 5. Asumsikan ini adalah tahun 2017, maka bab IV berisi proyeksi keuangan tahun 2018. a. 1. berdasarkan SPM. SPP SP2D SPM Keterangan : Nota Pencairan Dana (NPD) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM). 00 waktu setempat; c. SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang. Tutup saran Cari Cari. Keterangan. 12. Pilih Jenis SPP 211 GAJI INDUK 3. Surat Perintah Membayar (SPM). Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas Mekanisme pengujian SPP dan Penerbitan SPM di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. Langkah langkah perekaman SPM PTUP Nihil pada Modul Pembayaran: Masuk ke Modul Pembayaran --> RUH SPP --> Catat/Ubah SPP ; Pilih jenis SPM: 322 – PTUP;. SP2D adalah singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana dan merupakan salah satu kelengkapan berkas penting terutama untuk ranah perkantoran. 1) 14. Pengelolaan UP KB 4 - 5 kuis untuk Professional Development. Untuk menerbitkan SP2D, satuan kerja mitra KPPN harus menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN. , Carassius spp. 33. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang. Standar Publik Publik (SPP) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Opersional dan Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) 1. Membuat dokumen pengesahan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) melalui Aplikasi SPM. Untuk merekam SPP/SPM PTUP, silahkan lakukan langkah-langkah berikut : 1. Feb 24, 2015 · SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM GUP) SPM Ganti Uang Persediaan KP (SPM GU KP) SPM Pengesahan. Januari s/d Maret, saat perekaman PPDH pertama kali agar dilakukan penyesuaian Realisasi dengan catatan bahwa, data SPP/SPM telah dilakukan. Kepanjangan Alternatif : -. pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA; Jika SPP dinyatakan sah dan lengkap 2017 akan dibualkan rancangan SPM oleh PPK-SKPD paling larrllat 2 hari kerja sejak SPP diterima. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. 1 Pelaksana SPD Menyusun Pertanggungjawaban Perjalanan. Cetak SPM : Data SPP yang sudah dicetak SPM STATUS DATA SPM Batal SPM : Data SPM yang tidak disetujui oleh PPSPM. SPM. Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP; c. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Dokumen SPP-TU terdiri dari: 1) Surat Pengantar SPP-TU; 7. Kode dalam Perekaman SPP & SPM; SPM LS; SPM UP/TUP; SPM GUP/PTUP/Nihil; Koreksi/Ralat SPM; Persetujuan TUP; Dispensasi;. b. 000,00. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang. (NPD) adalah surat permohonan dana untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara. kontrak dan addendum kontrak bila ada, nomor dan tanggal BABP/BAST, nomor dan tanggal BAP, serta nomor dan tanggal SPP. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa 3. go. Pejabat Pembuat Komitmen. d. 415 SPM-P-BMC. SPM-TU, SPP-TU Arsip 4 Rupiah Dari PPKD Dari Bank Arsip Selesai n SPP. h. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). id; Sen - Jum 08:00 s. 27. Batas akhir pengajuan revolving atas UP (SPM-GUP) adalah 30 hari kalender dihitung dari SP2D-GUP terakhir. Dasar Hukum. 5) Interface rekapitulasi gaji. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanjaBiaya SPP biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan mahasiswa, pengadaan peralatan, dan juga penyediaan fasilitas kampus. c. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Setelah Dokumen Pendukung SPM di-upload pada aplikasi SAKTI, PPSPM dapat melihat dokumen pendukung yang telah di-upload oleh operator SPP/SPM, dengan cara sbb: Masuk ke Modul Pembayaran --> Monitoring --> Monitoring Dok. go. . 14. Buat SPP dan SPM melalui SAKTI. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk dan atas nama PA kepada BUN atas kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK. 22. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Selanjutnya, PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian.